Hak Asasi Manusia Part 2

Konsekuensi suatu negara yang tidak menegakkan HAM

Terdapat beberapa konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan HAM, yaitu:

• Hubungan politik luar negeri semakin terhambat.

• Kerja sama dalam bidang ekonomi antarnegara, terutama pinjaman dengan investasi dari berbagai negara akan selalu diminta persyaratan penegakkan HAM.

• Hubungan dan kerja sama dalam sosial budaya dan pertahanan keamanan antarnegara serta penegakkan HAM selalu menjadi persyaratan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika suatu negara tidak menegakkan HAM, konsekuensinya dalam hubungan luar negeri tidak akan berjalan dengan baik, bahkan negara tersebut mendapat penilaian negatif dari penjuru dunia, akibatnya akan semakin terkucil/terisolasi dan sangat diragukan pembangunan bangsa dan negaranya sendiri. Begitu pula kondisi di dalam negeri tidak akan berjalan dengan lancar, baik dalam menjalankan pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum akan semakin terpuruk, maupun pengembangan pembangunan politik, ekonomi dan sosial budaya sangat tertinggal.

Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Internasional

a. Myanmar

Pemerintah Myanmar menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga mencapai 500 %, tanpa memikirkan dampaknya pada. Rakyat lalu berontak dengan tindakan pemerintah. Sudah beberapa kali rakyat melakukan demonstrasi, tetapi tidak berhasil. Tidak jarang mereka juga mendapat perlakukan kasar dari pihak militer. Lalu ribuan Bhikkhu juga berunjuk rasa, menuntut tindakan pemerintah Myanmar. Para bikkhu yang berdemonstrasi tidaklah melakukan aksi brutal, mereka hanya berjalan berkeliling kota secara damai dan memanjatkan doa-doa agar ketentraman dan kedamaian kembali ke kota Rangoon.

Ini merupakan cara yang baik untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah yang lalu dibalas dengan brutal oleh junta militer Myanmar. Hingga sebuah perintah dari panglima tinggi Myanmar terhadap junta militer untuk melaksanakan tembak di tempat jika adanya perlawanan dari para demonstran. Juga perintah untuk menangkap para bikkhu dan menyekap mereka di suatu tempat. Disana mereka disiksa, dipukuli, diperlakukan dengan kejam. Lebihnya lagi ada vihara-vihara yang dibakar oleh junta militer. Kejadian ini telah membuka mata dan telinga dunia akan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan perjuangan para bikkhu demi kepentingan rakyat Burma.

Masalah ini telah merambah menjadi perbincangan seluruh penjuru dunia. Membuka mata para tokoh-tokoh politik dan kepala-kepala Negara untuk memprotes dan melawan terhadap aksi anarkis junta militer Myanmar. Sehingga sekarang rakyat Myanmar dapat hidup dalam suasana yang demokratis.

b. Invasi AS ke Irak

Alasan penyerangan AS ke Irak yang pertama adalah karena masalah ekonomi. Banyak motivasi ekonomi yang dimiliki AS atas Irak, diantaranya karena Irak dan negara Timur Tengah lainnya merupakan kawasan perdagangan yang masih bebas. Sedangkan sampai sekarang, AS kurang bisa menguasi kawasan ini karena perbedaan ideologis. Alasan lain yang masih dalam kerangka ekonomi adalah karena adanya kekhawatiran AS terhadap Irak yang beralih menggunakan mata uang Euro dalam perdagangan internasional. Selain adanya kekhawatiran akan tergantikannya mata uang dollar dalam perdagangan internasional, pada saat yang sama juga, AS lebih-lebih Bush Familiy ingin menguasi ladang minyak timur tengah, khususnya Irak. Hingga saat ini, 42% kebutuhan minyak AS disokong dari minyak yang berasal dari Timur Tengah.Dan lagi menurut orang AS--adalah negara yang menjungjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka sangat tidak suka dengan pemerintahan yang otoriter. Dalam pandangan mereka, Saddam Husain adalah rezim yang otoroter dan telah menyengsarakan rakyak Irak, maka Saddam harus digulingkan.

c. Nazi Jerman

Latar belakang cerita pemusnahan ini terletak jauh setelah akhir Perang Dunia I (PD I) di mana Jerman berada pada pihak yang kalah. Waktu itu, banyak orang Jerman yang menyalahkan Yahudi sebagai sebab kekalahan Jerman pada PD I, beberapa bahkan mengklaim Yahudi telah berkhianat kepada negara selama perang. Tambahan lagi, pada akhir PD I, sekelompok Yahudi mencoba mengobarkan revolusi ala Bolshevik Soviet di negara bagian Jerman, Bavaria.

Saat itu, Nazi sebagai sebuah partai politik mampu menarik massa dengan basis pandangannya yang anti Semit. Hitler, pemimpin Nazi, menyalahkan keadaan buruk Jerman pada akhir PD I pada konspirasi Yahudi internasional.

Nazi percaya Yahudi bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut sebagai degenerasi masyarakat modern. Ketika Nazi naik panggung politik, kebijakan yang menekan Yahudi pun diterapkan. Hak-hak Yahudi dicabut, harta benda merekadisita, rencana untuk mengusir mereka keluar Jerman dirancang, sampai, konon, pemusnahan fisik yang berarti pembantaian.

Musim semi 1941, Nazi mulai membantai Yahudi di Uni Soviet yang dianggap sebagai sumber hidup Bolshevisme. Orang Yahudi menggali lubang kubur mereka sendiri kemudian ditembak mati.

d. Diskriminasi ras di Malaysia

Masyarakat etnis China dan India hadir serta bermukim di Malaysia sejak sebelum negara itu merdeka pada 31 Agustus 1957. Bahkan, warga China, misalnya, ikut berjuang dan bergerilya bersama masyarakat Melayu untuk membebaskan negara itu dari penjajahan Inggris.

Kebersamaan itu membuat kehadiran masyarakat China dan India diterima sebagai saudara dalam kehidupan masyarakat Melayu. Mereka diberi kebebasan beribadah sesuai agama yang dianut. Orang China di Malaysia juga dibolehkan menggunakan nama aslinya.

Sejak awal kemerdekaan, secara ekonomi tampak ada ketimpangan yang cukup besar. Hingga tahun 1970, sebanyak 49 persen masyarakat Melayu masih hidup miskin. Roda perekonomian saat itu hanya 2,4 persen dipegang kelompok bumiputra (Melayu dan Dayak), masyarakat China dan India mengendalikan 33 persen, serta asing 60 persen. Jumlah penduduk Malaysia saat itu 10,81 juta jiwa.

Melihat ketimpangan itu, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan ekonomi baru pada tahun 1970. Tujuannya, menaikkan tarif hidup masyarakat bumiputra agar setara dengan komunitas China dan India.

Perlakuan istimewa dari Pemerintah Malaysia kepada kaum bumiputra selama puluhan tahun itu kini mulai memicu kecemburuan dan protes dari masyarakat China. Hari demi hari suara kejengkelan itu semakin menggema.

e. Otoritas Cina di Tibet

Akumulasi dari tindakan otoritas China, secara kultur maupun ekonomi, makin menambah nestapa. Ketika tentara Tibet, termasuk Hu Jintao (kini Presiden China) menyerbu Tibet, 14 Maret 1950, persoalan utama adalah identitas. China menganggap Tibet bagian dari wilayahnya. Tibet tak merasa demikian hingga sekarang.

Kerusuhan di Lhasa pertengahan Maret makin menyingkap tabir tragedi di Tibet. ”Jika Anda berbicara soal kehidupan di Tibet, di satu sisi memang terjadi kemajuan. Anda bisa hidup mewah,” kata Tenzin Norbu, yang bulan lalu menyeberang ke Nepal dengan menyamar sebagai pekerja Nepal di Tibet. ”Namun, jika Anda menyimak lebih dalam, setiap warga Tibet menghadapi masalah serius yang tidak kunjung diatasi. Secara umum warga Tibet tak punya hak, termasuk hak berbicara, entah soal apa pun,” kata Tenzin.

Solusi Tibet, kata Norbu, adalah agar China memberikan otonomi. Norbu juga berharap dunia makin kuat memberikan dukungan agar keluhan mereka didengar. Menurut Norbu, sejak Rixhard Nixon, mantan Presiden AS, merangkul China, semua perjuangan Tibet sia-sia dan melemah. 

Nasional

a. Aceh

Penyelewengan HAM di Aceh terjadi pada masa GAM (Gerakan Aceh Merdeka) bertikai dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2001, terjadi penyelewengan HAM yang berakibat pada kematian kurang lebih 1300 orang. Selain itu, terjadi banyak sekali kekerasan terhadap rakyat Aceh selama masa ini. Di Aceh juga diterapkan syariat Islam, yang menjadikan Aceh sebagai provinsi yang berlandaskan agama. Padahal, di Aceh sendiri terdapat warga negara dengan agama minoritas.

b. Papua

Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan untuk mewujudkan Papua yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Republik Indoensia. Pada 1 December 2000, terdapat 2 orang Papua yang meninggal, 8 orang pada 2 Desember, dan 4 orang pada 16 Desember. Kejadian tersebut adalah akibat pertikaian antara mereka yang pro kemerdekaan Papua dan pihak keamanan Indonesia. Sekarang ini, meskipun Papua sudah mendapatkan otonomi daerah, namun Organisasi Papua Merdeka masih menuntut kemerdekaan dari NKRI. Pada tanggal 10 November, Theys Eluay, pemimpin organisasi tersebut di culik dan di bunuh di luar Jayapura. Keluarga Theys Eluay menuduh hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian RI.